Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Cek Kartu KKS Sekarang, PKH Tahap 2 Cair Serentak Melalui Bank Ini

Cek Kartu KKS Sekarang, PKH Tahap 2 Cair Serentak Melalui Bank Ini. Update informasi seputar bantuan sosial atau bansos Mei 2023 program keluarga harapan (PKH) bisa disimak dalam artikel ini.

Cek Kartu KKS Sekarang, PKH Tahap 2 Cair Serentak Melalui Bank Ini

Program Keluarga Harapan adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria tertentu. Bantuan yang diberikan dalam PKH berupa uang tunai dan non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Program ini diharapkan dapat membantu mendorong keluarga miskin untuk keluar dari garis kemiskinan dan memperbaiki kondisi hidup mereka.

Ada kabar gembira bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan juga bantuan pangan non tunai (BPNT).

Akhirnya yang ditunggu-tunggu selama ini cair juga setelah Bank BRI cair serentak, giliran Bank BNI, Mandiri, dan BSI segera menyusul.

Mulai hari Senin kemarin tanggal 1 Mei 2023 PKH tahap 2 sudah mulai disalurkan melalui kartu KKS

PKH tahap 2 yang sudah terpantau disalurkan adalah menyusul cair yakni Bank BNI.

Kemungkinan besar di minggu ini akan didominasi pencairan melalui Bank BNI, kemudian pekan depannya akan disalurkan untuk Bank Mandiri baru kemudian disusul Bank BSI.

Pencairan PKH tahap 2 melalui kartu KKS Bank BNI yang sudah terpantau dicairkan adalah wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan, dan juga Jambi serta daerah di sekitarnya.

Ada informasi penting dari Kementerian Sosial melalui surat yaitu terkait dengan kewajiban para KPM untuk memegang kartu KKS sendiri.

Selain itu ada aturan bahwa tidak wajib membelanjakan untuk bantuan sembako atau BPNT di warung tertentu.

Adapun rincian dua peraturan penting yang diturunkan oleh Kementerian Sosial yakni sebagai berikut.

1. Wajib untuk kartu KKS dipegang oleh KPM sendiri.

Hal ini untuk mengurangi terindikasi pungutan liar, baik itu dari pendamping sosial, ketuan kelompok maupun dari perangkat desa.